Kemendikbud Tarik LKS Hina Gus Dur

JAKARTA - Kasus Lembar Kerja Siswa (LKS) yang disebut melecehkan mantan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), akhirnya direspon pemerintah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) secara resmi menarik LKS itu dari peredaran.


LKS ini beredar di kawasan Kabupaten Gresik, Jawa Timur. LKS mata pelajaran sejarah untuk SMP ini bahkan memicu aksi protes dari Gerakan Pemuda (GP) Anshor, organisasi sayap NU, Gresik.

Mereka protes karena menemukan butir soal yang menyudutkan posisi Gus Dur ketika lengser dari kursi RI 1. Dalam LKS terbitan CV Hayati Tumbuh Subur itu ada soal yang berbunyi; Kasus korupsi yang menimpa Abdurahman Wahid sehingga dipecat dari kursi kepresidenan yaitu di bawahnya terdapat pilihan jawaban yakni: Pertaminagate, Buloggate, Pelnigate, Garudagate dan Presidentgate.

Dalam protesnya para simpatisan GP Anshor bahkan menuntut Mendikbud Mohammad Nuh turun dari jabatannya. Karena dinilai telah lalai dalam menjalankan kontrol dalam pendidikan.

Tidak ingin polemik LKS ini meluas, Kemendikbud langsung mengambil langkah tegas. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Chairil Anwar Notodiputro mengatakan LKS ini ditarik dari peredaran.

"Selain menarik dari peredaran, kami juga meminta maaf atas kejadian ini," katanya, Jumat (14/12). Untuk penggantian LKS berikutnya menjadi tanggung jawab penerbit dan pemerintah. Intinya siswa tidak boleh dirugikan.

Pejabat dari Pulau Madura itu mengatakan, ketika konten LKS itu masuk untuk diteliti dia belum menjabat sebagai kepala Balitbang Kemendikbud. Tapi dia bukan berarti akan lepas tangan begitu saja.

Chairil menjelaskan jika ketentuan untuk penilaian konten LKS ada di Badan Standarasasi Nasional Pendidikan (BSNP). "Tapi saya pikir kita tidak perlu mencari siapa yang salah," ujarnya.

Dia lebih memilih mengambil pelajaran penting dari kasus lolosnya soal pelecehan tokoh nasional itu. Kemendikbud berharap dengan penarikan LKS dan permintaan maaf ini, bisa meredam aksi protes di Gresik dan sekitarnya. Jangan sampai aksi protes berlarut lantas mengganggu kosentrasi belajar siswa.

Dari kasus ini, Mendikbud Mohammad Nuh semakin antusias menerapkan kurikulum baru tahun depan. "(Pengadaan) LKS murni di daerah, makanya dengan kurikulum baru seluruh isi buku ke depan akan dikendalikan (pemerintah) pusat," jelas menteri asal Surabaya itu.

Sampai saat ini, Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) terus menggodok isi atau konten buku induk (buku babon) untuk pegangan guru dan siswa. Konten buku babon ini sudah mencakup latihan soal, sehingga tidak perlu LKS lagi.

Buku ini rencananya akan dibagikan gratis. "Jangan sampai adanya kurikulum baru berdampak pada peningkatan biaya membeli buku," katanya. (wan)
Sumber: JPNN

Komentar :

Nama :
E-mail :
Web :
Komentar :
Masukkan kode pada gambar

    [Emoticon]